Badan usaha perlu mengubah struktur legalnya ketika dokumen resminya sudah tidak lagi menggambarkan apa yang benar benar dikerjakan perusahaan. Tandanya biasanya muncul dari luar: tender yang mensyaratkan PT, bank yang menanyakan akta terbaru, klien korporat yang minta NPWP atas nama…
Mengubah CV menjadi PT dilakukan dengan mendirikan PT baru yang pendirinya adalah para sekutu CV, lalu memindahkan aset dan kegiatan usaha CV ke dalam PT tersebut, dan menutup CV setelah semua kewajibannya selesai. Di akta pendirian PT dicantumkan klausul bahwa…
Ganti direksi dan komisaris PT dilakukan lewat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, bukan lewat surat keputusan direktur utama atau kesepakatan lisan antar pengurus. Hasil keputusan itu dituangkan ke akta notaris, lalu notaris menyampaikan pemberitahuan perubahan data perseroan ke Kementerian Hukum…
Tempat usaha fisik setidaknya membutuhkan empat lapis legalitas: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk memastikan kegiatan Anda boleh dijalankan di lokasi tersebut, Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG sebagai pengganti IMB, Sertifikat Laik Fungsi atau SLF sebagai bukti bangunan aman dipakai, serta…
Bangunan usaha wajib mengurus SLF sebelum bangunan itu dimanfaatkan, bukan setelahnya. Aturan ini berlaku untuk bangunan yang baru selesai dibangun, bangunan yang mengalami perubahan setelah proses PBG, dan bangunan lama yang hendak difungsikan untuk kegiatan usaha. Masa berlakunya juga terbatas.…
Sebelum menandatangani perjanjian sewa ruko, ada lima hal yang wajib dipastikan: kesesuaian jenis usaha Anda dengan zona lokasi tersebut, kejelasan pihak yang menyewakan beserta bukti haknya, legalitas bangunan berupa PBG atau IMB dan SLF bila diperlukan, kesediaan pemilik agar alamat…
Rahasia dagang dilindungi tanpa perlu didaftarkan, tetapi perlindungan itu hanya berjalan selama perusahaan benar benar menjaganya. Tidak ada sertifikat yang bisa Anda tunjukkan; yang dinilai adalah bukti bahwa Anda melakukan upaya nyata untuk merahasiakan informasi tersebut. Upaya nyata itu berbentuk…
Bisnis digital di Indonesia diikat setidaknya empat lapis aturan yang berbeda dasar hukumnya. Pertama, pelindungan data pribadi lewat UU Nomor 27 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya, yang mewajibkan Anda punya kebijakan privasi, dasar pemrosesan yang sah, dan prosedur penanganan insiden.…
PKWT adalah kontrak kerja berjangka waktu (karyawan kontrak), sedangkan PKWTT adalah kontrak tanpa batas waktu (karyawan tetap). Cara memilihnya tidak semata soal preferensi Anda, melainkan soal sifat pekerjaannya: PKWT hanya boleh diterapkan untuk pekerjaan tertentu — bukan pekerjaan yang sifatnya…
Ada empat kontrak yang jadi fondasi legal hampir setiap usaha: kontrak kerja dengan karyawan (PKWT atau PKWTT), perjanjian kerja sama dengan mitra bisnis, NDA (perjanjian kerahasiaan) sebelum membuka informasi sensitif, dan kontrak dengan vendor atau pemasok. Keempatnya melindungi Anda dari…