Salah Pilih KBLI di OSS? Ini Risiko dan Cara Menggantinya

Daftar isi

Kesalahan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif ringan.

KBLI menjadi dasar sistem OSS untuk mengidentifikasi jenis kegiatan usaha, menentukan tingkat risiko, serta menetapkan Perizinan Berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Apabila kegiatan operasional perusahaan berbeda dari KBLI yang tercantum dalam NIB, legalitas yang dimiliki belum tentu mencakup kegiatan tersebut.

Kondisi ini dapat menimbulkan masalah saat pengawasan, pengajuan pembiayaan, pembukaan rekening perusahaan, pelaporan pajak, kerja sama bisnis, hingga proses tender.

Kabar baiknya, kesalahan KBLI umumnya masih dapat diperbaiki. Pelaku usaha dapat menambahkan kegiatan usaha yang benar melalui sistem Online Single Submission atau OSS tanpa perlu mendirikan perusahaan baru.

Namun, prosesnya tidak selalu cukup dengan mengganti angka kode. Untuk badan usaha, penyesuaian akta dan data Administrasi Hukum Umum atau AHU mungkin harus dilakukan terlebih dahulu.

Apa Itu KBLI dan Mengapa Harus Sesuai?

KBLI merupakan klasifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengelompokkan berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatannya. Versi terbaru yang diterbitkan BPS adalah KBLI 2025, yang telah disempurnakan untuk menyesuaikan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam sistem OSS, KBLI digunakan untuk menentukan:

Ruang lingkup kegiatan usaha.
Tingkat risiko usaha.
Jenis Perizinan Berusaha.
Sertifikat Standar atau izin yang harus dipenuhi.
Persyaratan tata ruang dan lingkungan.
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB UMKU.
Kewenangan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang mengawasi usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditentukan berdasarkan analisis risiko dari setiap kegiatan usaha.

Karena itu, penggunaan KBLI yang tidak sesuai dapat menyebabkan perizinan yang diterbitkan tidak mencakup kegiatan yang sebenarnya dijalankan. PP Nomor 28 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Apa yang Terjadi Jika Salah Memilih KBLI?

Tidak setiap kesalahan KBLI langsung membuat NIB dicabut. Kesalahan administratif yang segera diperbaiki berbeda dari pelaku usaha yang dengan sengaja menjalankan kegiatan tanpa memenuhi izin yang diwajibkan.

Namun, jika ketidaksesuaian tersebut ditemukan melalui pengawasan dan pelaku usaha tidak melakukan perbaikan, risiko hukum dan bisnisnya dapat meningkat.

1. Kegiatan usaha dianggap belum memiliki izin yang sesuai

NIB bukan izin tunggal untuk seluruh jenis kegiatan bisnis. Legalitas setiap kegiatan tetap bergantung pada KBLI, tingkat risiko, dan Perizinan Berusaha yang diterbitkan.

Sebagai contoh, perusahaan mencantumkan KBLI perdagangan, tetapi kegiatan nyatanya berupa produksi barang. NIB perdagangan tersebut belum tentu memenuhi kewajiban perizinan untuk kegiatan industri.

Masalah utamanya bukan sekadar salah angka, tetapi terdapat kegiatan operasional yang belum tercakup dalam Perizinan Berusaha yang sesuai.

2. Dapat terkena sanksi administratif

Pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, atau PB UMKU berdasarkan hasil pengawasan dapat dikenai sanksi administratif melalui sistem OSS. Bentuk sanksi bergantung pada jenis pelanggaran, sektor usaha, tingkat risiko, dan tindak lanjut pelaku usaha.

Sanksi dapat berkembang dari peringatan dan kewajiban melakukan perbaikan hingga tindakan yang lebih berat. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menerapkan larangan beroperasi, penutupan lokasi, pencabutan Sertifikat Standar, pencabutan izin, atau pencabutan NIB.

Pernyataan bahwa NIB pasti langsung dibatalkan karena salah KBLI terlalu berlebihan. Pencabutan merupakan sanksi serius yang diterapkan berdasarkan pelanggaran dan proses pengawasan, bukan akibat setiap kesalahan input sederhana.

3. NIB dapat diperbarui atau dicabut

Jika suatu Perizinan Berusaha dibatalkan atau dicabut dan pelaku usaha hanya mempunyai satu kegiatan usaha, sistem OSS dapat membatalkan atau mencabut NIB secara otomatis.

Apabila pelaku usaha mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha, OSS dapat memperbarui NIB dengan menghapus kegiatan yang perizinannya dibatalkan atau dicabut.

Dalam kasus pencabutan NIB sebagai sanksi administratif, hak akses OSS dapat dibatalkan secara otomatis. Pelaku usaha baru dapat mengajukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru paling cepat satu tahun setelah tanggal pencabutan NIB.

Karena konsekuensinya berat, ketidaksesuaian KBLI sebaiknya diperbaiki sebelum menjadi temuan pengawasan.

4. Menghambat pembukaan rekening dan pengajuan kredit

Bank menerapkan proses verifikasi dan uji tuntas terhadap calon nasabah badan usaha. Dokumen legalitas, struktur perusahaan, kegiatan bisnis, tujuan pembukaan rekening, sumber dana, dan profil transaksi dapat diperiksa.

KBLI yang berbeda jauh dari kegiatan serta transaksi perusahaan dapat memunculkan pertanyaan tambahan. Akibatnya, proses pembukaan rekening, pengajuan kredit, atau fasilitas perbankan lainnya bisa tertunda atau ditolak berdasarkan kebijakan dan penilaian risiko bank.

Namun, salah KBLI bukan satu-satunya alasan penolakan kredit. Bank juga mempertimbangkan arus kas, laporan keuangan, riwayat kredit, agunan, kemampuan membayar, dan kelengkapan dokumen lainnya.

5. Menimbulkan ketidaksesuaian data perpajakan

Dalam administrasi perpajakan terdapat Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU yang menggambarkan kegiatan ekonomi wajib pajak. Data KLU utama dapat diperbarui melalui layanan perubahan data wajib pajak dalam Coretax.

KBLI pada OSS dan KLU pada administrasi pajak bukan dokumen yang sama. Namun, ketidaksesuaian yang terlalu jauh antara kegiatan sebenarnya, data OSS, laporan keuangan, dan data perpajakan dapat memunculkan kebutuhan klarifikasi.

Kesalahan KBLI tidak otomatis berarti omzet menjadi tidak sah atau wajib pajak langsung mendapat sanksi pajak. Risiko muncul ketika transaksi dan perlakuan pajaknya tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya, terutama jika bidang tersebut memiliki ketentuan pajak khusus.

6. Menghambat keikutsertaan dalam tender

Banyak paket pengadaan pemerintah menetapkan NIB, KBLI, Sertifikat Standar, atau izin sektoral tertentu sebagai bagian dari persyaratan kualifikasi penyedia.

Contoh paket pada sistem pengadaan pemerintah menunjukkan adanya persyaratan NIB dengan kode KBLI tertentu sesuai ruang lingkup pekerjaan.

Apabila KBLI perusahaan tidak mencakup pekerjaan yang ditenderkan, perusahaan dapat dianggap tidak memenuhi kualifikasi.

Akan tetapi, persyaratan setiap tender berbeda sehingga pelaku usaha harus membaca dokumen pemilihan masing-masing paket, bukan menganggap satu KBLI berlaku untuk seluruh tender.

7. Mengurangi kepercayaan investor dan mitra bisnis

Dalam proses pemeriksaan legal atau due diligence, calon investor dan mitra biasanya membandingkan akta perusahaan, data AHU, NIB, perizinan sektoral, laporan keuangan, serta kegiatan operasional.

Perbedaan yang signifikan dapat menimbulkan kesan bahwa perusahaan belum mengelola kepatuhan dengan baik. Dampaknya bukan selalu penolakan langsung, tetapi dapat memperlambat investasi, kerja sama, akuisisi, atau penandatanganan kontrak.

Apakah KBLI yang Salah Bisa Diganti?

Ya, KBLI dapat diperbaiki tanpa membuat perusahaan baru. Namun, istilah “mengganti KBLI” perlu dipahami secara tepat.

Dalam praktiknya, proses dapat terdiri dari:

Menambahkan KBLI baru yang benar.
Menyesuaikan data akta dan AHU untuk badan usaha.
Mengajukan Perizinan Berusaha untuk kegiatan baru.
Memenuhi Sertifikat Standar atau izin tambahan.
Mencabut Perizinan Berusaha untuk KBLI yang tidak lagi dijalankan.
Memperbarui data perpajakan dan dokumen perusahaan lainnya.

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengatur bahwa perubahan data pelaku usaha dan kegiatan usaha menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Apabila perubahan dilakukan di luar OSS, pelaku usaha wajib menyesuaikan data tersebut dalam sistem OSS.

Apakah Harus Mengubah Akta Perusahaan?

Untuk usaha orang perseorangan, penambahan kegiatan umumnya dapat dilakukan langsung melalui OSS selama bidang tersebut diperbolehkan dan persyaratannya terpenuhi.

Untuk badan usaha seperti PT, CV, firma, koperasi, atau yayasan, kegiatan baru harus diperiksa kesesuaiannya dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta serta data AHU.

Apabila KBLI baru mengubah substansi kegiatan usaha dan belum tercantum dalam anggaran dasar, perusahaan dapat perlu:

Membuat perubahan akta melalui notaris.
Mendapatkan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan perubahan.
Memperbarui data dalam sistem AHU.
Menunggu sinkronisasi data dengan OSS.
Mengajukan kegiatan usaha baru melalui OSS.

Pemerintah menjelaskan bahwa penyesuaian dalam anggaran dasar diperlukan apabila terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud, tujuan, atau substansi kegiatan usaha. Jika hanya terjadi perubahan kode numerik akibat transisi dari KBLI lama ke KBLI 2025 tanpa perubahan substansi, penyesuaian dapat dilakukan secara otomatis melalui integrasi OSS dan AHU.

Cara Mengganti atau Menambahkan KBLI di OSS

Nama menu dapat berbeda berdasarkan jenis akun, skala usaha, status perizinan, serta pembaruan tampilan OSS. Namun, alur umumnya adalah sebagai berikut.

1. Tentukan KBLI yang benar

Buka fasilitas pencarian KBLI di OSS dan cari berdasarkan kegiatan utama, produk, jasa, proses bisnis, serta pihak yang menjadi pelanggan.

Jangan memilih hanya berdasarkan judul KBLI. Baca uraian dan ruang lingkupnya secara lengkap karena dua kode dengan judul serupa dapat memiliki cakupan berbeda.

2. Periksa akta dan data AHU

Untuk badan usaha, pastikan KBLI yang akan ditambahkan telah tercakup dalam maksud dan tujuan perusahaan. Apabila belum sesuai, lakukan perubahan akta dan data AHU terlebih dahulu.

3. Masuk ke akun OSS

Masuk menggunakan hak akses milik pelaku usaha. Hindari menggunakan akun pribadi biro jasa tanpa memastikan perusahaan tetap menguasai username, email, nomor telepon, dan kata sandinya.

4. Pilih menu pengembangan usaha

Pada beberapa panduan OSS, penambahan KBLI dilakukan melalui menu:

Perizinan Berusaha → Pengembangan → Tambah Bidang Usaha

Untuk akun UMK tertentu, sistem juga dapat menampilkan menu Kelola NIB → Tambah Bidang Usaha.

5. Isi data bidang usaha

Pilih jenis kegiatan, KBLI, uraian bidang usaha, dan ruang lingkup kegiatan. Kemudian lengkapi data mengenai:

Nama kegiatan usaha.
Lokasi usaha.
Luas lahan.
Modal atau nilai investasi.
Jumlah tenaga kerja.
Produk atau jasa.
Kapasitas produksi.
Waktu mulai operasional.

Pastikan data tersebut mencerminkan kondisi atau rencana bisnis yang sebenarnya.

6. Lakukan validasi risiko

OSS akan menentukan tingkat risiko berdasarkan KBLI, skala, lokasi, kapasitas, dan parameter kegiatan lainnya. Hasil validasi akan menentukan apakah kegiatan cukup menggunakan NIB atau membutuhkan Sertifikat Standar maupun izin.

7. Penuhi persyaratan Perizinan Berusaha

Penambahan kegiatan usaha melalui mekanisme pengembangan dapat menghasilkan Perizinan Berusaha baru. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai tingkat risiko kegiatan baru tersebut.

Menambahkan KBLI pada NIB belum tentu berarti kegiatan tersebut langsung boleh beroperasi. Periksa status dokumen apakah sudah terbit, belum terverifikasi, menunggu pemenuhan persyaratan, atau telah berlaku efektif.

8. Cabut kegiatan yang salah jika tidak digunakan

Apabila KBLI lama benar-benar salah dan tidak pernah dijalankan, pertimbangkan untuk mengajukan pencabutan Perizinan Berusaha atas kegiatan tersebut melalui menu pencabutan yang tersedia di OSS.

Jangan langsung mencabut kegiatan lama sebelum Perizinan Berusaha untuk kegiatan baru selesai apabila kegiatan tersebut masih digunakan untuk operasional. Tindakan yang tidak terencana dapat menciptakan periode ketika perusahaan tidak mempunyai izin yang sesuai.

Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Memperbaiki KBLI

Kesalahan pertama adalah menghapus KBLI lama sebelum KBLI baru dan izinnya selesai. Hal ini dapat membuat kegiatan operasional tidak memiliki dasar perizinan pada masa transisi.

Kesalahan berikutnya adalah menambahkan banyak KBLI sebagai antisipasi tanpa analisis. Setiap KBLI dapat menimbulkan kewajiban izin, laporan, tata ruang, lingkungan, sertifikasi, atau pengawasan tersendiri.

Pelaku usaha juga perlu menghindari pemilihan KBLI berdasarkan usaha milik perusahaan lain. Meskipun produknya terlihat sama, model distribusi, proses produksi, target konsumen, dan skala kegiatannya mungkin berbeda.

Terakhir, jangan menganggap perubahan di OSS otomatis memperbarui seluruh dokumen. Setelah KBLI diperbaiki, periksa pula akta, data AHU, KLU perpajakan, dokumen bank, kontrak, profil vendor, sertifikasi, dan dokumen tender.

Keunggulan Legalitas Jago Marketing

Kapabilitas / Kelebihan	Legalitas Jago Marketing	Jasa legalitas lain (umum di pasar)
Pendirian PT / CV / PT Perorangan	Ada	Umumnya ada
Paket dasar NIB, NPWP, akta	Ada	Umumnya ada
Pendaftaran merek / HKI	Ada	Sebagian ada
Izin produk (BPOM / PIRT / Halal)	Ada	Jarang, sering terbatas
Integrasi digital marketing (website, SEO, sosmed, ads)	Ada	Tidak ada
Branding & go-to-market setelah legal beres	Ada	Tidak ada

FAQ tentang Kesalahan KBLI

1. Apakah salah KBLI membuat NIB otomatis tidak berlaku?

Tidak otomatis. Namun, kegiatan yang tidak tercakup dalam KBLI dan Perizinan Berusaha yang sesuai dapat dianggap belum memiliki izin. Jika pelanggaran ditemukan melalui pengawasan dan tidak diperbaiki, sanksi administratif dapat dikenakan.

2. Apakah KBLI dapat diganti tanpa membuat PT baru?

Bisa. Perusahaan dapat menambahkan kegiatan yang benar melalui OSS. Perubahan perusahaan baru diperlukan hanya dalam situasi khusus, bukan semata-mata karena salah memilih KBLI.

3. Apakah perubahan KBLI harus melalui notaris?

Tidak selalu. Untuk orang perseorangan, perubahan umumnya tidak membutuhkan notaris. Untuk badan usaha, jasa notaris mungkin dibutuhkan jika KBLI baru mengubah maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta.

4. Apakah KBLI yang salah harus langsung dihapus?

Tidak selalu. Tambahkan dan selesaikan Perizinan Berusaha untuk KBLI yang benar terlebih dahulu. Setelah legalitas baru siap, KBLI atau perizinan lama yang tidak digunakan dapat dicabut sesuai prosedur.

5. Apakah menambah KBLI melalui OSS dikenakan biaya?

Layanan OSS untuk penambahan bidang usaha pada dasarnya tidak memungut biaya penerbitan NIB. Biaya dapat muncul dari perubahan akta, jasa notaris, sertifikasi, PNBP sektoral, pemeriksaan teknis, atau jasa konsultan.

6. Apakah penambahan KBLI langsung memperbarui NIB?

Sistem dapat memperbarui data dan lampiran NIB setelah proses penambahan selesai. Namun, kegiatan berisiko menengah atau tinggi tetap memerlukan pemenuhan Sertifikat Standar atau izin sebelum dapat dijalankan sepenuhnya.

7. Apakah kesalahan KBLI dapat menyebabkan masalah pajak?

Kesalahan KBLI tidak otomatis menimbulkan sanksi pajak. Namun, pelaku usaha perlu memastikan kegiatan sebenarnya, laporan keuangan, transaksi, dan KLU perpajakan konsisten agar tidak menimbulkan kebutuhan klarifikasi.

8. Apakah KBLI harus sama persis dengan persyaratan tender?

Tergantung dokumen pemilihan. Sebagian tender mensyaratkan NIB dan KBLI tertentu, sedangkan paket lain menggunakan klasifikasi atau izin sektoral yang lebih luas. Perusahaan harus mengikuti persyaratan setiap paket.

Simpulan

Salah memilih KBLI dapat menimbulkan risiko serius karena KBLI menjadi dasar penentuan tingkat risiko dan Perizinan Berusaha dalam sistem OSS.

Dampaknya dapat berupa kegiatan yang dianggap belum berizin, hambatan pembukaan rekening atau kredit, ketidaksesuaian data perpajakan, kegagalan memenuhi kualifikasi tender, serta sanksi administratif.

Namun, kesalahan KBLI tidak selalu membuat NIB langsung dicabut. Risiko terbesar muncul ketika perusahaan mengetahui adanya ketidaksesuaian tetapi tetap menjalankan kegiatan tanpa memperbaiki perizinannya.

Perbaikan dapat dilakukan tanpa mendirikan perusahaan baru. Pelaku usaha perlu menentukan KBLI yang benar, memeriksa kesesuaiannya dengan akta dan AHU, menambahkan kegiatan melalui menu pengembangan OSS, melakukan validasi risiko, memenuhi Perizinan Berusaha, kemudian mencabut kegiatan lama yang tidak digunakan.

Mengurus legalitas usaha memang bisa terasa rumit dan memakan waktu, apalagi kalau kamu harus fokus mengembangkan bisnis di saat yang sama. Di sinilah Legalitas Jago Marketing siap membantu.

Mulai dari pendirian PT, CV, izin usaha, NIB, hingga berbagai kebutuhan legal lainnya, semuanya diurus secara cepat, transparan, dan tanpa ribet. Jangan biarkan urusan perizinan menghambat langkah bisnismu.

Konsultasikan kebutuhan legalitas usahamu sekarang bersama tim Legalitas Jago Marketing melalui WhatsApp di +62 813-9088-8231 dan jalankan bisnis dengan lebih tenang serta aman secara hukum.

Sumber

Badan Pusat Statistik, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.
Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
OSS Indonesia, Panduan Penambahan KBLI.
OSS Indonesia, Panduan Proses Konversi KBLI 2020 menjadi KBLI 2025.
Direktorat Jenderal Pajak, Panduan Perubahan Data Wajib Pajak pada Coretax.
LKPP dan sistem SPSE/Inaproc, Contoh persyaratan NIB dan KBLI dalam pengadaan pemerintah.