Secara hukum, Anda bisa saja menuliskan angka Rp 1 juta. Sistem tidak akan menolaknya. Tapi pertanyaan yang lebih penting bukan “berapa minimalnya”, melainkan “berapa angka yang masuk akal untuk bisnis saya” — karena angka ini akan dibaca bank, klien, dan mitra usaha Anda nanti.
Bagian selanjutnya membahas cara menentukan angka itu tanpa asal tulis.
Kenapa Tidak Ada Angka Minimum?
Ini termasuk perubahan aturan yang paling banyak disalahpahami pelaku usaha.
Aturan Rp 50 Juta yang Sudah Tidak Berlaku
Dulu, UU Perseroan Terbatas mensyaratkan modal dasar PT minimal Rp 50 juta, dengan minimal 25% harus disetor. Artinya calon pendiri butuh setidaknya Rp 12,5 juta tunai sebelum bisa mulai.
Buat sebagian orang, angka itu tidak besar. Tapi buat pedagang kecil, freelancer, atau pemilik warung yang ingin naik kelas, syarat ini jadi penghalang nyata. Akibatnya banyak usaha yang jalan bertahun-tahun tanpa badan hukum — bukan karena tidak mau legal, tapi karena merasa belum “cukup besar”.
Ketentuan itu sudah dicabut. Sekarang besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Untuk PT Perorangan, yang pendirinya cuma satu orang, berarti sepenuhnya keputusan Anda sendiri.
Yang Menggantikannya Sekarang
Pemerintah tidak lagi mengukur kelayakan usaha dari besaran modal di atas kertas. Fokusnya bergeser ke dua hal lain:
Tingkat risiko kegiatan usaha. Lewat sistem perizinan berbasis risiko, yang menentukan seberapa ketat pengawasan Anda adalah jenis usahanya (dilihat dari KBLI), bukan nominal modalnya. Usaha risiko rendah cukup dengan NIB. Usaha risiko tinggi butuh izin dengan verifikasi.
Kriteria skala usaha. Untuk beberapa keperluan — termasuk kelayakan berbentuk PT Perorangan — yang dilihat adalah kriteria usaha mikro dan kecil, yang di dalamnya mencakup parameter modal usaha dan hasil penjualan tahunan.
Jadi modal tetap punya relevansi, tapi bukan sebagai syarat masuk, melainkan sebagai penanda kategori usaha Anda.
Modal Dasar, Ditempatkan, dan Disetor: Apa Bedanya?
Tiga istilah ini sering tertukar, dan salah paham di sini bikin orang menuliskan angka yang tidak sesuai maksudnya.
Modal dasar adalah total nilai modal yang tercantum dalam dokumen pendirian. Ini semacam plafon — jumlah maksimal yang bisa diterbitkan perusahaan dalam bentuk saham.
Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang benar-benar diambil oleh pendiri. Pendiri “berkomitmen” atas nilai ini.
Modal disetor adalah uang atau aset yang sungguh-sungguh sudah masuk ke perusahaan. Ini yang riil.
Pada PT biasa, ketiganya bisa berbeda. Modal dasar Rp 1 miliar, ditempatkan Rp 400 juta, disetor Rp 100 juta — struktur seperti ini lumrah karena aturannya mensyaratkan minimal 25% dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh.
Aturan Khusus PT Perorangan
Di PT Perorangan, strukturnya lebih sederhana. Karena hanya ada satu pendiri, seluruh modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada opsi menyetor sebagian.
Praktisnya: kalau Anda menulis modal Rp 100 juta, Anda harus benar-benar memasukkan nilai setara Rp 100 juta ke perusahaan. Bukan janji, bukan komitmen di masa depan.
Ini penting karena banyak orang tergoda menulis angka besar demi terlihat bonafide, lalu bingung sendiri saat harus membuktikannya.
Bentuk Setoran Modal
Setoran modal tidak harus berupa uang tunai di rekening. Bisa juga berupa aset (inbreng) yang nilainya dapat dihitung, misalnya:
- Peralatan produksi atau mesin
- Kendaraan operasional
- Perangkat kerja seperti komputer, kamera, atau alat khusus
- Persediaan barang dagang
Yang perlu diperhatikan: penyetoran modal harus dapat dibuktikan. Untuk setoran tunai, bukti transfer ke rekening perusahaan sudah memadai. Untuk setoran berupa aset, nilainya perlu ditetapkan secara wajar dan dicatat dengan benar dalam pembukuan.
Kalau Anda menyetor dalam bentuk aset, catat dengan rapi sejak awal. Ini akan diminta kalau ada audit, pengajuan kredit, atau proses due diligence saat ada investor masuk.
Lalu Berapa Angka yang Sebaiknya Anda Tulis?
Karena tidak ada patokan resmi, banyak orang bingung. Berikut kerangka berpikirnya.
Bahaya Menulis Terlalu Kecil
Modal yang terlalu kecil bukan masalah hukum, tapi bisa jadi masalah komersial.
Bank akan melihatnya. Saat Anda mengajukan kredit modal kerja atau KUR, modal disetor jadi salah satu komponen yang dinilai dalam analisis kelayakan. PT dengan modal Rp 2 juta yang mengajukan pinjaman Rp 200 juta akan menimbulkan pertanyaan.
Klien korporasi akan mengeceknya. Beberapa perusahaan mensyaratkan vendor punya modal disetor minimal tertentu sebagai indikator kemampuan menjalankan proyek. Ini biasa muncul di dokumen prakualifikasi tender.
Mitra usaha bisa ragu. Kalau Anda mengajukan kerja sama distribusi atau keagenan, calon principal kadang melihat kapasitas finansial Anda dari dokumen legal.
Jadi meski Rp 1 juta sah secara hukum, angka itu bisa menutup beberapa pintu.
Bahaya Menulis Terlalu Besar
Kebalikannya juga berisiko.
Karena modal PT Perorangan harus disetor penuh, angka besar berarti kewajiban nyata. Kalau Anda tulis Rp 500 juta padahal aset yang benar-benar masuk cuma Rp 30 juta, ada ketidaksesuaian antara dokumen legal dan kondisi riil. Ini bisa jadi masalah saat:
- Pemeriksaan pajak, karena neraca perusahaan tidak mencerminkan modal yang tercatat
- Pengajuan kredit, saat bank meminta laporan keuangan dan menemukan ketimpangan
- Due diligence, kalau nanti ada pihak yang ingin membeli atau berinvestasi
Selain itu, modal yang tercatat besar bisa memengaruhi klasifikasi skala usaha Anda — dan PT Perorangan sendiri dibatasi untuk kriteria usaha mikro dan kecil.
Cara Menghitung Angka yang Realistis
Pendekatan paling aman: hitung nilai aset dan kas yang benar-benar Anda alokasikan untuk usaha ini.
Langkahnya sederhana:
- Daftar aset yang Anda masukkan ke perusahaan. Laptop, kamera, mesin, kendaraan, stok barang — apa pun yang dipakai untuk operasional dan Anda serahkan menjadi milik perusahaan.
- Tambahkan kas awal. Uang yang Anda setor ke rekening perusahaan sebagai modal kerja.
- Jumlahkan, lalu bulatkan ke atas. Angka bulat lebih rapi di dokumen.
Contoh: freelancer videografer yang menyetor kamera dan lensa senilai Rp 45 juta, laptop editing Rp 25 juta, dan kas awal Rp 30 juta. Total Rp 100 juta. Angka itu jujur, bisa dibuktikan, dan cukup meyakinkan di mata pihak ketiga.
Kalau Anda benar-benar memulai dengan modal tipis, tidak apa-apa menulis angka kecil. Modal bisa ditingkatkan di kemudian hari lewat perubahan data perusahaan.
Tabel Simulasi Penentuan Modal
Berikut gambaran penentuan modal berdasarkan jenis usaha. Angka bersifat ilustratif untuk membantu Anda berhitung, bukan patokan resmi.
| Jenis Usaha | Komponen Aset yang Disetor | Kisaran Modal Wajar | Catatan |
| Jasa konsultan / penulis lepas | Laptop, perangkat kerja, kas awal | Rp 20–50 juta | Aset minim, mayoritas kas. Cukup untuk kebutuhan kontrak dasar |
| Videografer / fotografer | Kamera, lensa, laptop editing, kas | Rp 75–150 juta | Nilai peralatan dominan, mudah dibuktikan |
| Agensi digital kecil | Perangkat tim, software, kas operasional | Rp 50–150 juta | Pertimbangkan naikkan jika mengincar klien korporasi |
| Toko online / reseller | Stok barang, perangkat, kas | Rp 30–100 juta | Nilai stok jadi komponen terbesar |
| Produsen makanan skala rumahan | Peralatan dapur, kemasan, bahan baku, kas | Rp 50–120 juta | Sesuaikan dengan kapasitas produksi riil |
| Bengkel / jasa perbaikan | Peralatan, sparepart, kas | Rp 50–150 juta | Peralatan biasanya sudah dimiliki sebelumnya |
| Kontraktor kecil | Peralatan kerja, kendaraan, kas | Rp 100–300 juta | Angka lebih tinggi membantu saat prakualifikasi tender |
Perhatikan pola di tabel: usaha yang mengincar klien korporasi atau tender cenderung perlu angka lebih tinggi, bukan karena aturan, tapi karena persyaratan komersial pihak ketiga.
Batas Omzet PT Perorangan dan Kaitannya dengan Modal
Ada satu hal yang sering luput: PT Perorangan tidak dirancang untuk semua skala usaha.
Bentuk ini khusus diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Kriterianya mencakup dua parameter: modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Begitu usaha Anda melampaui batas tersebut, PT Perorangan wajib diubah menjadi PT biasa.
Kenapa ini berhubungan dengan penentuan modal? Karena kalau Anda menulis modal yang terlalu besar, Anda bisa langsung keluar dari kategori usaha kecil sejak hari pertama — yang berarti PT Perorangan bukan bentuk yang tepat untuk Anda sejak awal.
Dua saran praktis:
Pertama, cek dulu kriteria usaha mikro dan kecil yang berlaku sebelum menetapkan angka modal. Angkanya diatur dalam peraturan pemerintah dan bisa direvisi, jadi verifikasi versi terbarunya.
Kedua, proyeksikan omzet dua tahun ke depan. Kalau perkiraan Anda sudah melewati batas usaha kecil, pertimbangkan langsung mendirikan PT biasa. Biaya konversi belakangan — akta notaris, pengesahan, perubahan dokumen turunan — sering lebih mahal dibanding selisih biaya pendirian di awal.
Konversi dari PT Perorangan ke PT biasa memang relatif rapi karena entitasnya tetap sama. Tapi tetap ada biaya, waktu, dan pengurusan dokumen turunan yang harus diperbarui.
FAQ Seputar Modal PT Perorangan
1. Apakah saya perlu menunjukkan bukti rekening sebelum mendirikan PT Perorangan?
Pada saat pendaftaran, Anda mengisi pernyataan pendirian secara elektronik tanpa perlu melampirkan bukti setoran bank seperti pada PT biasa di masa lalu. Namun Anda tetap bertanggung jawab memastikan modal yang dinyatakan benar-benar disetor dan tercatat dalam pembukuan perusahaan. Jangan anggap ketiadaan verifikasi awal sebagai izin untuk menulis angka fiktif — konsekuensinya muncul belakangan saat ada pemeriksaan pajak atau audit.
2. Bisakah modal PT Perorangan dinaikkan setelah berdiri?
Bisa. Perubahan modal dilakukan melalui pembaruan pernyataan perubahan yang didaftarkan secara elektronik. Ini jalur yang lazim dipakai pelaku usaha yang memulai dengan modal kecil lalu menambahnya seiring pertumbuhan bisnis. Pastikan penambahan modal juga tercermin dalam pembukuan dan disertai bukti setoran.
3. Apakah modal yang disetor bisa dipakai untuk operasional?
Tentu, itu memang tujuannya. Modal disetor menjadi milik perusahaan dan digunakan untuk menjalankan usaha — beli bahan baku, bayar sewa, gaji, dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah mencampuradukkan keuangan pribadi dan perusahaan. Pakai rekening terpisah dan catat setiap transaksi. Kebiasaan ini penting karena pencampuran keuangan bisa melemahkan perlindungan tanggung jawab terbatas yang jadi keunggulan utama PT.
4. Bagaimana kalau saya menyetor modal berupa barang, bukan uang?
Diperbolehkan. Nilai barang perlu ditetapkan secara wajar — untuk aset dengan nilai signifikan, gunakan harga pasar yang bisa dipertanggungjawabkan atau, bila perlu, penilaian dari pihak independen. Catat dalam pembukuan sebagai aset perusahaan, bukan aset pribadi. Sertai dokumen serah terima agar jelas bahwa kepemilikan sudah beralih ke perusahaan.
5. Apakah modal besar membuat PT Perorangan saya lebih dipercaya?
Sampai batas tertentu, ya — terutama di mata bank dan klien korporasi yang membaca dokumen legal Anda. Tapi kepercayaan tidak dibangun dari satu angka. Rekam jejak proyek, kelengkapan izin, laporan keuangan yang rapi, dan reputasi biasanya lebih menentukan. Modal yang besar tapi tidak didukung kondisi riil justru bisa jadi bumerang saat diperiksa lebih dalam.
Simpulan
Tidak adanya batas modal minimal untuk PT Perorangan adalah kabar baik: hambatan terbesar bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas sudah dihilangkan. Anda tidak perlu menunggu punya puluhan juta rupiah untuk mulai legal.
Tapi kebebasan ini menuntut pertimbangan Anda sendiri. Tulis angka yang mencerminkan aset dan kas yang benar-benar Anda masukkan — jujur, bisa dibuktikan, dan cukup untuk membuka pintu yang ingin Anda masuki. Terlalu kecil bisa merugikan saat berhadapan dengan bank dan klien besar; terlalu besar menciptakan kewajiban yang tidak bisa Anda penuhi.
Dan jangan lupa memeriksa batas skala usahanya. Kalau bisnis Anda memang diproyeksikan tumbuh cepat, PT biasa mungkin pilihan yang lebih tepat sejak awal.
Ingin Mendirikan PT Perorangan Tanpa Ribet?
Menentukan besaran modal cuma satu dari sekian keputusan yang perlu diambil saat mendirikan badan usaha. Legalitas Jago Marketing siap mendampingi Anda dari awal sampai dokumen lengkap di tangan — mulai dari pendirian PT Perorangan, PT biasa, maupun CV, lengkap dengan pengurusan perizinan dan legal dokumen seperti NIB dan izin usaha sesuai KBLI. Kami juga menangani legal support untuk brand Anda, termasuk pendaftaran merek, serta kelengkapan legalitas untuk bisnis online seperti NIB seller marketplace dan pendaftaran PSE. Konsultasikan kebutuhan Anda lewat WhatsApp 081390888231 atau kunjungi https://legalitas.jagomarketing.id/.
Sumber
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham — ptp.ahu.go.id
- Sistem Online Single Submission (OSS), Kementerian Investasi/BKPM — oss.go.id
Baca Juga: link Apa Saja Dokumen Wajib Saat Pendirian PT?