Sebuah badan usaha punya rangkaian kewajiban pajak yang berjalan seumur hidup usahanya: memiliki NPWP badan yang terpisah dari NPWP pemiliknya, menghitung dan membayar PPh atas penghasilannya, serta — bila omzetnya melewati ambang tertentu — dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)…
Produk skincare yang Anda jual wajib memiliki izin edar dan kewajiban ini tetap berlaku meski Anda menjualnya secara online lewat marketplace atau media sosial. Untuk kosmetik seperti skincare, izin edar ini umumnya berbentuk notifikasi kosmetik melalui BPOM (Badan Pengawas Obat…
PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) adalah pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik — platform, aplikasi, atau layanan digital — untuk melayani pengguna. Pendaftaran PSE adalah kewajiban mendaftarkan sistem tersebut ke kementerian yang menangani urusan komunikasi dan digital, bagi pihak yang memenuhi kriteria.…
Berjualan di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, atau marketplace mana pun tetap mewajibkan Anda memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Kewajiban ini melekat pada status Anda sebagai pelaku usaha, bukan pada ada-tidaknya toko fisik. Kabar baiknya, untuk seller skala kecil prosesnya ringan.…
Bisnis online tetap wajib punya legalitas. Anggapan bahwa “jualan online kan cuma di HP, tidak perlu izin” adalah salah satu kekeliruan yang paling sering merugikan pelaku usaha digital. Yang wajib dan yang tergantung situasi: Intinya, berjualan lewat layar tidak membebaskan…
Anda bisa mengecek apakah sebuah merek sudah terdaftar secara gratis dan mandiri melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik DJKI yang bisa diakses publik. Cukup masukkan nama atau kata kunci merek, lalu telusuri hasilnya. Tapi mengecek yang benar bukan sekadar mengetik…
Memakai nama brand yang sudah terdaftar milik orang lain — untuk barang atau jasa sejenis — bisa menyeret Anda ke sejumlah masalah serius: tuntutan untuk menghentikan penggunaan, gugatan ganti rugi, dan dalam kondisi tertentu jerat pidana. Di luar risiko hukum,…
Biaya pendaftaran merek di DJKI berupa tarif PNBP yang dihitung per kelas barang atau jasa. Ada dua skema: tarif khusus UMKM yang lebih rendah (dengan syarat melampirkan dokumen pendukung), dan tarif umum untuk pemohon di luar kategori itu. Soal waktu,…
Kebanyakan pemilik brand memperlakukan perlindungan hukum sebagai urusan “nanti kalau sudah besar”. Logikanya terasa masuk akal: kenapa buru-buru daftarkan merek kalau penjualan masih kecil? Masalahnya, sistem merek di Indonesia menganut prinsip first to file — siapa yang mendaftar duluan, dia…
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode lima digit yang menggambarkan jenis kegiatan usaha Anda dalam sistem resmi pemerintah. Kode ini bukan formalitas administratif. KBLI menentukan tingkat risiko usaha Anda, dan tingkat risiko menentukan izin apa yang wajib dipenuhi,…